*Perkuat Kualitas Satpam Nasional, BUJP PT GPS Gandeng DPP OA PHKPKN dan Siap Ekspansi ke Jawa Tengah*
*Semarang, 30 April 2026* – Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga keamanan di Indonesia, Badan Usaha Jasa Pengamanan/BUJP *PT Gada Parama Sakti (GPS)* secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dewan Pimpinan Pusat *Organisasi Advokat Praktisi Hukum Kemaritiman Pelayaran dan Kepelabuhanan Nusantara / DPP OA PHKPKN*.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ( MoU) dilaksanakan pada Kamis, 30 April 2026, di Semarang, Jawa Tengah. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret kedua belah pihak dalam membangun ekosistem industri jasa pengamanan yang unggul, berintegritas dan berlandaskan hukum.
*Penguatan Kompetensi dan Perlindungan Hukum*
Kerja sama antara PT GPS dan DPP OA PHKPKN akan difokuskan pada tiga aspek strategis, yakni :
1. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Satuan Pengamanan/Satpam jenjang Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama yang berstandar dan tersertifikasi sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peningkatan literasi hukum bagi personel Satpam agar mampu melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 1/2023 tentang KUHP.
3. Penyediaan advokasi dan bantuan hukum bagi tenaga keamanan dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang bertugas di area kemaritiman, pelabuhan, dan objek vital terkait.
Direktur Utama BUJP PT GPS, *Bambang Prawito*, menyatakan, “Tenaga Satpam merupakan garda terdepan dalam sistem keamanan di lingkungan kerja, termasuk di kawasan pelabuhan dan industri maritim. Pembekalan kompetensi teknis dan pemahaman hukum menjadi suatu keniscayaan. Melalui sinergi dengan DPP OA PHKPKN, kami memastikan setiap personel yang kami tempatkan memiliki kualifikasi dan perlindungan hukum yang memadai.”
Ketua Umum DPP OA PHKPKN, *Dr. Capt. Nuril Huda, S.SiT., S.H., M.Mar., M.A., M.H., CPMCP., CPML., C.Med.*, menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. “Kemitraan antara BUJP dan organisasi profesi advokat merupakan model ideal untuk memajukan industri pengamanan, terutama di sektor kemaritiman dan kepelabuhanan yang memiliki kompleksitas hukum tersendiri. DPP OA PHKPKN akan berperan aktif dalam mengawal aspek legalitas, etika profesi, serta memberikan pendampingan hukum bagi Satpam yang menjalankan tugas sesuai prosedur,” ungkapnya.
*Rencana Pembukaan Kantor Perwakilan Jawa Tengah*
Sejalan dengan agenda kolaborasi tersebut, BUJP PT GPS turut mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan baru di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini. Ekspansi ini merupakan respons atas meningkatnya permintaan tenaga Satpam bersertifikat di sektor industri, perbankan, layanan kesehatan, pelabuhan, serta objek vital nasional di wilayah Jawa Tengah.
Untuk memimpin operasional di wilayah tersebut, PT GPS menunjuk *Budhy Fajar, S.H., CPML., CPMCP.* sebagai Kepala Cabang PT Gada Parama Sakti Jawa Tengah. Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja lokal.
“Kami menargetkan dapat mencetak dan menyalurkan lebih banyak lagi personel Satpam kompeten dari wilayah Jawa Tengah setiap tahunnya. Di bawah kepemimpinan Bapak Budhy Fajar, kami optimis kantor cabang Jateng akan menjadi pusat pengembangan SDM pengamanan yang andal, termasuk untuk mendukung pengamanan kawasan pelabuhan di Jateng,” tambah Bambang Prawito.
Melalui kolaborasi strategis ini, BUJP PT GPS dan DPP OA PHKPKN berharap dapat menjadi acuan kemitraan antara BUJP dan organisasi profesi dalam mewujudkan industri jasa pengamanan nasional yang profesional, bermartabat, dan memiliki kepastian hukum.
*Tentang PT Gada Parama Sakti*
PT Gada Parama Sakti / PT GPS didirikan sesuai Akta Pendirian tertanggal 29 Juli 2024 yang berkedudukan di Jakarta Selatan. PT GPS telah mengantongi izin operasional dari Mabes Polri dan dilengkapi dengan 3 Surat Izin Operasional (SIO) , yakni:
- SIO Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan,
- SIO Jasa Konsultasi Pengamanan, dan
- SIO Jasa Pelatihan Keamanan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan keselamatan kerja, PT GPS juga didukung legalitas sertifikasi :
- ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan,
- ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, dan
- ISO 45001:2016 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT GPS berpengalaman dalam penyediaan tenaga Satpam profesional untuk berbagai sektor industri, termasuk kawasan pelabuhan dan maritim.
*Tentang DPP OA PHKPKN*
Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Advokat Praktisi Hukum Kemaritiman, Pelayaran, dan Kepelabuhanan Nusantara = DPP OA PHKPKN merupakan organisasi profesi yang berfokus pada advokasi, edukasi hukum, dan peningkatan etika profesi di bidang kemaritiman, pelayaran, dan kepelabuhanan, termasuk perlindungan hukum bagi insan pengamanan di sektor tersebut. (dhyfa's - Red)
